Gaji UMK Jeneponto

Gaji UMK Kabupaten Jeneponto atau Upah Minimum Kabupaten/Kota di Tahun ini paling rendah s/d paling tinggi yaitu Rp. 3.000.000 – Rp. 3.500.000, selengkapnya simak pada link gajiupah.com.


Mungkin ada yang belum tahu atau dikarenakan tiap tahun peraturan Gubernur/Wali Kota/Bupati mengenai UMP ini terus berubah-ubah maka dari itu kami akan menjelaskan mengenai Gaji UMK Jeneponto dan Upah Minimum Bontosunggu yang ada di Indonesia.

Kami juga akan memberikan sedikit penjelasan bahwa Gaji upah minimum itu terbagi menjadi dua bagian diantaranya gaji Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/ Kabupaten (UMK).

Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang letaknya di Provinsi Sulawesi Selatan, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Jeneponto berpusat di pemerintahan Bontosunggu, memiliki luas wilayah 749,79 km2 dengan jumlah penduduk 342.222 pada tahun 2017.

Kabupaten Jeneponto terdapat 11 kecamatan, 31 Kelurahan dan 82 Desa.

Apa perbedaan Kelurahan dan Desa? Perbedaannya terletak di proses pengangkatan kepala dimana Kepala desa dipilih oleh warga setempat melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), sementara Lurah sebagai kepala kelurahan akan ditunjuk oleh Bupati atau Walikota.

Setelah mengulas sedikit tentang Kabupaten Jeneponto sekarang kita akan menjelaskan ke menu utama yaitu Gaji UMK Jeneponto dan Upah Minimum Bontosunggu.

Apa itu Gaji UMP

Gaji UMP adalah singkatan dari Upah Minimum Provinsi (Provincial Minimum Wage), itu adalah upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi untuk setiap wilayah/provinsi di Indonesia.
Upah Minimum Provinsi (UMP) ini digunakan sebagai acuan dalam pemberian upah kepada pekerja di setiap provinsi, UMP ditentukan dari hasil musyawarah antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja yang berlaku di setiap provinsi di Indonesia.

Apa itu Gaji UMK

UMK adalah singkatan dari Upah Minimum Kota/Kabupaten (City/District Minimum Wage), Upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah kota atau kabupaten untuk wilayahnya.

Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) ini digunakan sebagai acuan dalam pemberian upah kepada pekerja di wilayah kota atau kabupaten tersebut.

UMK ditentukan dari hasil musyawarah antara pemerintah kota/kabupaten, dunia usaha, dan serikat pekerja yang berlaku di wilayah kota atau kabupaten tersebut.

Dari informasi ini, Anda mungkin menggambarkan perbedaan gaji dan misi kota dasar.

Gaji pokok adalah kewajiban masyarakat. Sementara itu, UMK adalah norma kewajiban.

Meskipun di bidang bupati / walikota, angka tersebut telah ditentukan oleh gubernur. Namun, manajer provinsi ini harus memikirkan rekomendasi bupati / walikota dan komisi gaji lokal.

Ini ditulis untuk Pasal 47 (3) PP 78/2015.

Nah, perhitungannya sendiri melibatkan kebutuhan hidup yang layak, pertumbuhan ekonomi, produktivitas. Ini ditulis untuk Pasal 47 (4) PP 78/2015.

Apa itu Gaji UMR

Upah Minimum Regional (UMR) disingkat dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999, yang kemudian direvisi dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000.

Peraturan tersebut menjelaskan bahwa UMR adalah upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur sebagai acuan pendapatan buruh di wilayahnya.

Namun, setelah peraturan diubah, sistem pengupahan UMR tidak lagi berlaku secara langsung.

UMP adalah upah minimum provinsi yang menggantikan UMR. Cakupan kawasan ini adalah semua wilayah di provinsi baik kota maupun kabupaten.

UMK adalah upah minimum minimum kota / kabupaten yang terdiri dari wilayah kota atau kabupaten tertentu. Tekadnya dipengaruhi oleh otonomi daerah dan UMP di mana kota / kabupaten itu.

Perbedaan Gaji Pokok dan Gaji UMP

Gaji Pokok adalah jumlah upah yang diterima oleh seorang karyawan dasar dari gaji yang diharapkan. Ini merupakan jumlah yang diterima oleh karyawan sebelum pengurangan atau pengurangan yang diterapkan, seperti pajak atau potongan lainnya. Gaji pokok juga sering disebut sebagai gaji dasar atau gaji karyawan.

Sementara itu, Gaji UMP adalah upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah setempat untuk setiap provinsi di Indonesia. Ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan upah minimum yang harus diterima oleh karyawan di wilayah tersebut. Pemerintah setiap provinsi menetapkan Gaji UMP setiap tahunnya berdasarkan kondisi ekonomi dan tingkat inflasi di wilayah tersebut. Gaji UMP harus diterima oleh setiap karyawan di wilayah tersebut, tidak peduli jenis pekerjaannya.
Jadi, perbedaan gaji pokok dan gaji UMP adalah gaji pokok adalah gaji dasar yang diterima karyawan sementara UMP adalah acuan upah minimum yang harus diterima oleh karyawan di wilayah tertentu. Gaji Pokok bisa lebih besar dari UMP yang ditentukan oleh pemerintah.

Mekanisme Penetapan Upah Minimum

Mekanisme penetapan upah minimum di Indonesia diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut undang-undang tersebut, upah minimum ditetapkan melalui mekanisme tripartit yang melibatkan pemerintah, serikat pekerja, dan serikat p Employers.

Langkah-langkah penetapan upah minimum adalah sebagai berikut:

  1. Pemerintah menyelenggarakan rapat tripartit di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menentukan upah minimum.
  2. Dalam rapat tersebut, serikat pekerja dan serikat pengusaha akan memberikan masukan mengenai upah minimum yang diinginkan dan faktor-faktor yang mempengaruhi upah.
  3. Pemerintah akan menganalisis masukan yang diterima dan menentukan upah minimum yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial di wilayah tersebut.
  4. Pemerintah akan mengeluarkan peraturan yang menetapkan upah minimum baru dan mengumumkannya kepada masyarakat.

Upah minimum ditentukan setiap tahun di setiap provinsi di Indonesia. Pemerintah provinsi dapat menyesuaikan upah minimum dengan inflasi, biaya hidup, dan kondisi ekonomi. Upah minimum juga dapat berbeda antara provinsi dan berbeda antara sektor industri.

Gaji UMK Jeneponto dan UMK Bontosunggu 2023

Gaji UMK Jeneponto

Berikut adalah detail nominal gaji UMR Jeneponto dan UMK Bontosunggu di tahun 2023:

ProvinsiKabupaten/ KotamadyaGaji
Sulawesi SelatanKabupaten JenepontoRp 3.255.403
Kabupaten GowaRp 3.255.403
Kabupaten EnrekangRp 3.255.403
Kabupaten BulukumbaRp 3.255.403
Kabupaten BoneRp 3.255.403
Kabupaten BarruRp 3.255.403
Kabupaten BantaengRp 3.255.403
Kabupaten Kepulauan SelayarRp 3.255.403
Kabupaten TakalarRp 3.255.403
Kabupaten SinjaiRp 3.255.403
Kabupaten MarosRp 3.255.403
Kabupaten Pangkajene dan KepulauanRp 3.255.403
Kabupaten SoppengRp 3.255.403
Kabupaten WajoRp 3.255.403
Kabupaten Sindereng RappangRp 3.255.403
Kabupaten PinrangRp 3.255.403
Kabupaten LuwuRp 3.255.403
Kabupaten Tanah TorajaRp 3.255.403
Kabupaten Luwu UtaraRp 3.255.403
Kabupaten Luwu TimurRp 3.255.403
Kabupaten Toraja UtaraRp 3.255.403
Kota MakasarRp 3.294.467
Kota ParepareRp 3.255.403
Kota PalopoRp 3.255.403

Setelah penjelasan yang panjang lebar diatas semoga bisa menambah wawasan kita terhadap dunia gaji dan karyawan ini.

Data gaji upah minimum diatas akan kami update setiap tahunnya setelah ada pemberitahuan resmi dari pemerintah tentang pengubahan upah minimum.

UMP (Upah Minimum Provinsi) merupakan perubahan nama dari UMR Tingkat I (Upah Minimum Regional) yang ditetapkan oleh gubernur, sedangkan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) adalah standar upah minimum yang berlaku di tingkat kabupaten/kota. Meskipun dalam praktiknya tidak digunakan lagi, UMR masih sering digunakan dalam konteks UMP dan UMK.

Gaji UMK Tertinggi di Indonesia

Berikut top 10 Kota dengan gaji UMK tertinggi di Indonesia saat ini:

  1. Kabupaten Karawang Rp 4.798.312
  2. Kabupaten Bekasi Rp 4.791.843
  3. Kota Bekasi Rp 4.782.935
  4. DKI Jakarta Rp 4.416.186,548
  5. Kota Depok Rp 4.339.514
  6. Kota Cilegon Rp 4.309.772
  7. Kota Surabaya Rp 4.300.479
  8. Kabupaten Gresik Rp 4.297.030
  9. Kabupaten Sidoarjo Rp 4.293.581
  10. Kabupaten Pasuruan Rp 4.290.133

Kesimpulan

Demikianlah penjelasan kami kali ini terkait Gaji Upah Minimum Regional Jeneponto dan UMK Bontosunggu, yang setiap tahunnya UMP ini akan dirubah sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia.